Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. / M Resal Hedayat / Antarah
Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia menimbulkan kegemparan di masyarakat luas.
Sejalan dengan itu, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Ryuno mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengusulkan pengetatan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) pada akhir Mei.
Informasi tersebut ia sampaikan langsung melalui akun Twitter pribadinya @drpriono pada Sabtu 3 Juli 2021.
Dia menulis: “Pada akhir Mei, setelah mendengar masukan dari tim Pandemi fkmui mengenai kemungkinan peningkatan yang bisa terjadi, @aniesbaswedan segera menyarankan kepada pemerintah pusat agar Jawa Bali segera diperketat.”
Namun, menurut Pandu, pemerintah pusat menolak usulan Anis. “Itu tidak dapat diterima karena alasan ekonomi,” tambahnya.
Pando menduga pemerintah lebih mementingkan masalah ekonomi daripada menangani Covid-19.
Apalagi, dalam keterangannya, ahli epidemiologi UI itu mengatakan, hal itu disampaikan Anees kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dipanggil ke Istana Negara pada Mei 2021.
Tak lama kemudian, Pando menanyakan hasil pertemuan tersebut. Anis menjawab, pemerintah pusat belum menerima usulan amandemen tersebut.
Pandu beralasan, Anies tidak mengatakan alasan penolakannya karena masalah keuangan.
Namun, Pandu tetap meyakini bahwa aspek ekonomi lah yang membuat pemerintah pusat menolak usulan tersebut.
“Alasannya tidak terlalu ekonomi,” katanya dalam keterangannya, Minggu, 4 Juli 2021.
Pasalnya, nama Anies sempat menjadi perbincangan di jejaring sosial Twitter. Warganet pun mulai mengapresiasi Anies hingga menjadi perbincangan hangat.
“Kalau Anies diserang buzzer dan ditolak pusat, maka kebijakan itu benar,” tulis @bimaa***
@4r1f menulis: “Semakin diintimidasi, semakin besar peran Anees dalam pemilihan presiden 2024. Atas nama Tuhan Anis untuk Presiden R1, 2024”
Taufik menulis: “Tentu saja tidak bisa. Sepertinya Pokoe Jakarta dan Anies tidak bisa melewati situasi ini… Tiba-tiba orang Indonesia tidak terlalu mempercayaimu karena Anies.”
“Saat Lebaran 2020 (Presiden Dilarang Pulang Kecuali Pulang), Pak Anis menetapkan kebijakan pelarangan pengoperasian bus wisata dan AKAP untuk mencegah penyebaran COVID ke daerah, namun Pak Luhut Panjaitan mencabut kebijakan tersebut. harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” tulis @rida***.
Anis sepertinya tidak banyak bicara, tapi pekerjaannya tidak benar-benar terlihat seperti raja…”.
“Sialan lo bipang. Udah diminta lockdown sama pak Anies ga mau lo dulu. Sekarang virus udah nyebar kemana mana. Bandara lo biarin virusTKA china tetap masuk. BusseRp brengsek lo, musibah lo bikin fitnah ke pak Anies,” tulis @the_sch***.
Ada banyak tweet yang terkait dengan topik ini. ***