Setiap orang dihimbau untuk mematuhi aturan selama Masa Darurat PPKM PPKM Jawa-Bali dari 3 hingga 20 Juli. Tuntutan pidana dapat diajukan terhadap pelanggar.
Derekrem Bolda Metro Jaya Sisir Paul Tobagos Adi Hidayat mengatakan ancaman pidana diatur dalam UU No. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina.
Tubagus menjelaskan, pemberlakuan undang-undang ini merupakan tindak lanjut penyidikan, yang merupakan jenis dua jenis prosedur, selain peradilan.
Dikutip dari Antara, Tubagus yang juga menjadi Kepala Satgas PPKM pada masa darurat PPKM mengatakan, Sabtu (3/7).
Tubagus mengatakan keadaan darurat PPKM dengan berbagai pembatasan merupakan bentuk upaya penanggulangan wabah. Jadi jika aturan yang telah ditetapkan terus dilanggar, ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menggagalkan respons.
“Contoh yang tidak kritis (kantor) yang tidak perlu harus ditutup, tetapi terbuka, melakukan operasi berarti menghambat pencegahan wabah. Kami sedang menerapkannya dan akan menyelidikinya,” katanya. Topago.
Mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, Tubagus menjelaskan ada ancaman satu tahun penjara dan/atau denda.
Berbagai pembatasan diatur dalam PPKM untuk kontinjensi. Untuk operasional kantor sektor kritis, seperti perawatan kesehatan, 100% dapat bekerja di kantor dan pekerja di sektor esensial, seperti bank dan hotel, hanya 50% yang dapat bekerja di kantor sedangkan sektor non-esensial dapat bekerja 100 persen dari rumah atau WFH (WFH).
Karena itu, angkutan umum hanya bisa memiliki kapasitas maksimal 70 persen, tempat ibadah dan pusat perbelanjaan tutup, dan restoran hanya bisa memesan pesan antar, hingga kapasitas pasar dan supermarket bisa mencapai maksimal 50 persen.